Maka siapa yang sebenarnya ahistoris, lalu tidak menghargai kota dan warganya?
Perubahan nama sebuah lansekap akan berimplikasi pada runutan historis, memori kota, memori kolektif warganya hingga nuansa politis yang mengerumuninya. Keberadaan Soekarno di Bandung, selain keberadaannya melalui sosok patung di penjara Banceuy, juga berupa landmark jalan kota bernama Jalan DR.Ir Sukarno yang menggantikan jalan Cikapundung Timur melalui kuasa politis dan kewenangan administratif ketika Tuan menjadi Walikota Bandung – lihat bagian 1. Waktu berjalan dan Tuan Walikota naik tahta menjadi Tuan Gubernur Jabar 2018-2024 yang tentu saja kuasa dan penguasaan teritorinya menjadi lebih luas dari pada sekedar Bandung yang hanya 167.3 km², populasi 2,5 juta jiwa dan APBD menjadi provinsi dengan 35,378 km², populasi 50juta jiwa dengan APBD 42 trilyun!
Lantas perubahan nama apalagi yang dilakukan oleh Tuan Gubernur dalam mengubah identitas sebuah kota, provinsi atau teritorial tertentu. Keberadaan Flyover Pasupati sudah kadung menjadi landmark identitas kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jabar. Jembatan yang seolah membelah kota, membelah sungai Cikapundung sebagai sungai terbesar yang membelah kota hingga infrastruktur arsitektural turisme dalam menjadi pintu masuk kota Bandung tertama dari Kota Jakarta. Identitas yang kadung melekat, sebagai memori dan tanda kota!
Tahun 2001 flyover Pasupati dibangun dan diresmikan sebagai jalan jembatan layang nasional tahun 2005. Nama Pasupati merupakan singkatan dari Pasteur dan Surapati. Pasteur sendiri meminjam nama Louis Pasteur seorang ilmuwan kimia dan mikrobiologi dari Prancis yang menjadi pondasi awal dalam perkembangan Biofarma sebagai produsen vaksin di Bandung. Surapati sendiri dapat juga dikaitkan dengan pahlawan nasional Untung Surapati, namun dalam framing topomini Bandung, Surapati yang dimaksud lebih cenderung kepada sosok Hasan Mustapa yang notabene sebagai hoofd penghulu (Kepala Penghulu) Bandung yang paling terkenal. Ajip Rosidi telah menuliskan dengan telaten tentang Hasan Mustapa dalam buku Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana.
Maka soal, jalan PHH Mustapa itu merupakan ruas jalan arteri primer yang menyambungkan Jalan Surapati dengan Terminal Cicaheum, atau biasa disebut Suci (Surapati-Cicaheum). Publik kota Bandung lebih familiar dengan Jalan Suci dibandingkan jalan PHH Mustopa. Hal yang sama juga terjadi ketika Tuan penguasa kota mengubah Jalan Cikapundung Timur menjadi jalan Sukarno. Hal ini seperti publik kota kadung mengetahui dalam memori kolektif sehari-harinya bahwa jalan Sukarno itu adalah jalan Soekarno-Hatta, tanpa terpisah dan secara hiearkis merupakan jalan nasional, jalan terpanjang kota Bandung yang berada di wilayah menuju selatan kota, bukan yang berada di pusat kota, di dekat alun-alun kota sebelah Gedung merdeka itu, karena itu adalah ruas jalan yang berpasangan, yaitu Cikapundung Barat dan Timur yang tentu saja memiliki nilai historis dan tertancap dalam memori kota dan memori kolektif warganya.
Namun, perubahan nama Flyover Pasupati ini kemudian diusung oleh Tuan Gubernur melalui kuasa administratif dan teritorialnya karena ini termasuk dalam aset infrastruktur provinsi yang menjadi kewenangannya dengan mengganti nama flyover Pasupati menjadi flyover Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Naif, jika ini tidak dikaitkan dengan keberadaan Prof. Mochtar Kusumaatmadja sebagai tokoh di Jawa Barat tepatnya etnis Sunda termasuk mengaitkannya dengan wacana politik populisme yang secara lunak kadung dipraktikan oleh Tuan dalam pilwalkot Bandung dan pilgub Jabar termasuk juga politik pupulisme yang menggunakan narasi religious.
Keberadaaan sosok Prof. Mochtar Kusumaatmadja tidak bisa dilepaskan dari jasa besarnya kepada NKRI dalam menyematkan konsep wawasan nusantara negara kepulauan berupa archipelagic state dalam menentukan batas teritorial wilayah serta upaya merajut semangat kebangsaan dalam menciptakan ketahanan maritim nasional yang mewujud dalam ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) berupa perairan laut di luar dari perbatasan dari teritorial 200 mil dan ini berlaku secara internasional. Berdasarkan hal ini, maka ZEE diukur dari garis archipelagic baseline yang kalau tidak ada maka ZEE-NKRI tidak akan seluas seperti sekarang ini. Selain itu, Prof. Mochtar Kusumaatmadja juga sebagai diplomat dan pernah menjabat menjadi Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri sehingga diusulkan menjadi pahlawan nasional.
Maka soal ini jika pun mau, akan sangat linear dan dirasa pas jika Tuan Gubernur ikut mendorong Prof. Mochtar Kusumaatmadja menjadi pahlawan nasional atau bahkan Pahlawan Maritim Indonesia-internasional atau menyematkan namanya dalam koridor maritime nasional/internasional seperti nama selat, nama laut, nama pulau, garispantai atau nama dari ZEE itu sendiri, bukan sebatas penggantian nama Jalan layang yang sudah memiliki nama sebelumnya dan berbeda bidang keilmuan dan penemuan yang diwariskannya.
Jika demikian apakah nantinya karena ini terkait maritim dan hanya untuk kepentingan politik elektoral, maka Tuan Gubernur akan mengganti nama infrastruktur dan fasilitas publik yang ada singgungan dengan wilayah maritim di Jawa Barat dengan nama Menko Maritim NKRI itu untuk dukungan politik menuju ke RI1 di 2024. Tentu kita ingat bagaimana itu dilakukan ketika menjabat walikota Bandung dengan megubah jalan Cikapundung Timur diubah menjadi jalan DR.Ir Sukarno sebagai jalan menuju Jabar 1, mungkin sebentar lagi kita akan mendapati jalan Cikapundung Barat diganti namanya jadi jalan anaknya sebagai pemimpin partai besar, pemenang pemilu nasional dan menguasai Jawa Barat agar sang anak ketemu bapaknya dan Tuan Gubernur dapat tiket politik partai menuju RI-1. Semua Hanya Wacana, terutama yang terakhir!
Flyover Pasupati ini dibangun dari dana hibah pemerintah Kuwait, apa tidak terbesit bagaimana perasaan kenegaraan dari pemerintah Kuwait yang hasil hibahnya diubah seenaknya oleh pemerintah provinsi hanya karena ini merupakan domain kewenangan kekuasaan provinsi a.k.a Tuan Gubernur. Bagaimana jika Kuwait menolak perubahan nama tersebut? Karena walaupun hibah tetap saja ada peran kuasa historis dari Kuwait atas flyover Pasupati ini. Jika menilik lebih jauh, flyover Pasupati ini secara historis sudah direncanakan oleh arsitek Ir. Karsten tahun 1920-an sebagai bagian lanjutan dari skema program perencanaan Autostrada di kota Bandung. Maka jika pun mau mengubah namanya, kenapa tidak menggunakan nama Ir. Karsten saja yang lebih sesuai secara historis dan keilmuannya. Maka siapa yang sebenarnya ahistoris, lalu tidak menghargai kota dan warganya?
Biasanya jika di kemudian hari ada friksi-kontroversi, maka seperti biasa Tuan Gubernur akan sigap klarifikasi melalui media sosial bahkan menyalahkan anak buahnya hingga berkilah bahwa itu bukan kewenangannya lagi. Misalnya jika jalan DR.Ir Sukarno kemudian berpolemik, maka dengan mudahnya berkelit bahwa sekarang bukan walikota lagi sekarang menjadi Tuan Gubernur dan itu bukan kewenangannya lagi. Hal yang sama akan terjadi pada flyover ketika Tuan sudah tidak menjabat lagi. Jadi jangan karena sedang berkuasa secara politik dan penguasaan teritorial, maka semua fasilitas atau aset publik dapat seenaknya diganti namanya tanpa pertimbangan logis dan historis bukan hanya semata politis, itu memalukan walau tidak salah!
