Hanyawacana.id – Larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berdampak pada industri transportasi. Salah satu yang terkena imbasnya adalah sopir bus pariwisata.
Di Terminal Ciamis, Jawa Barat, para sopir bus mengeluhkan penurunan drastis pemesanan sejak aturan ini diberlakukan. Dedi Santoso, sopir bus yang biasa mengemudikan rombongan study tour, kini kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tersebut. Sebelum aturan ini berlaku, ia bisa mendapatkan penghasilan tetap dari membawa rombongan sekolah ke berbagai destinasi edukasi. Namun, sejak kebijakan tersebut diterapkan, pendapatannya turun drastis.
“Biasanya, dalam satu bulan saya bisa membawa rombongan sekolah minimal empat sampai lima kali. Sekarang, pesanan dari sekolah benar-benar hilang. Sudah hampir sebulan saya menganggur,” ujar Dedi saat ditemui di Terminal Ciamis.
Dedi menjelaskan sebelumnya ia bisa mendapatkan penghasilan tetap dari honor perjalanan. Namun, dengan tidak adanya pesanan dari sekolah, ia harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Saya punya dua anak yang masih sekolah. Dulu, saya bisa menyisihkan uang untuk biaya sekolah mereka dari hasil menyopir bus. Sekarang saya harus cari kerja sampingan, kadang jadi tukang bangunan, kadang ikut bantu jualan di pasar,” ungkapnya.
Dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh Dedi. Banyak sopir bus mengalami nasib serupa. Beberapa dari mereka kini beralih menjadi pengemudi ojek online, buruh lepas, atau pekerja harian di pasar demi mencukupi kebutuhan keluarga.
Rudi Hartono, misalnya, mengaku kini harus bekerja sebagai tukang parkir setelah kehilangan pekerjaannya sebagai sopir bus pariwisata. Selama lebih dua dekade menjadi sopir bus, Rudi akhirnya mesti mencari pekerjaan lain.
“Saya sudah menyopir bus selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, karena tidak ada lagi perjalanan study tour, saya terpaksa cari pekerjaan lain. Mau daftar di perusahaan lain, tapi semua juga kena dampak yang sama,” ungkap Rudi.
Terkena PHK
Selain kehilangan pelanggan, banyak perusahaan otobus (PO Bus) yang akhirnya harus mengurangi jumlah sopir akibat turunnya permintaan. Beberapa sopir bahkan sudah menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tidak mampu lagi membayar gaji mereka.
“Bus-bus di garasi banyak yang menganggur. Dulu, kita bisa jalan setiap minggu karena banyak permintaan dari sekolah. Sekarang, bus-bus itu cuma terparkir, dan kami tidak ada kerjaan,” kata Dedi.
Dedi dan Rudi berharap agar pemerintah memberikan solusi bagi para sopir bus yang terdampak. Mereka menyadari keselamatan siswa adalah hal utama, tetapi mereka juga merasa kebijakan ini bisa dikaji ulang agar tidak merugikan mereka yang menggantungkan hidup dari industri transportasi pariwisata.
“Kami setuju kalau keselamatan siswa harus diutamakan. Tapi, apakah harus dilarang total? Bukankah lebih baik kalau ada aturan soal standar keselamatan bus atau pelatihan sopir?” ujar Rudi.
Reporter: Clara Federika Sitompul
Editor: Hafidz Azhar
