Esai singkat itu lewat begitu saja di linimasa. Judulnya, Penjajahan Itu Dimulai dari Atas Meja Makan. Jempol saya lalu refleks menggesernya ke atas—bukan karena isinya benar-benar tidak menarik, tapi karena sudah bisa saya tebak: simplifikasi tingkat dewa.
Sebut saja kebetulan, esai singkat itu muncul lagi di sebuah grup WhatsApp. Mau tidak mau saya penasaran, dan kali ini merasa perlu cukup fair untuk menguji kecurigaan saya sendiri. Enam ribu enam ratus lebih tanda suka, seratusan lebih komentar—angka lumayan besar untuk utas Instagram bertema politik pangan yang, di akhir slide-nya, mengaku ditulis sebagai proposisi naskah teater. Pertanyaannya: bagian mana yang riset, bagian mana yang dramatisasi?
Saya bawa pertanyaan itu ke sebuah chatbot AI, mula-mula dengan nada polos: benarkah sagu pernah jadi makanan pokok masyarakat Sunda dan Jawa, dan benarkah kata sangu berasal dari kata sagu? Jawabannya datang dengan penuh percaya diri—bukan cuma “ya, benar”, tapi lengkap dengan belasan rujukan, cerita relief candi, nama pakar bioteknologi, dan istilah linguistik yang terdengar berat: nasalisasi, pergeseran makna. Persis bentuk informasi yang membuat orang percaya begitu saja karena terkesan berbobot, bahkan revolusioner, dan karena itu seksi.
Tapi satu pertanyaan sederhana cukup membuat semuanya goyah: kalau lidah Sunda memang tidak bisa melafalkan “g” tanpa berubah jadi “ng”, kenapa kata sagu sendiri tetap bertahan sebagai sagu, tidak ikut berubah jadi sangu? Jawaban berikutnya membalik penjelasan sebelumnya: ternyata sangu bukan hasil pergeseran bunyi dari sagu, melainkan kata yang dari awal memang berarti “bekal” dalam bahasa Jawa Kuno—kata yang berbeda sama sekali. Sang AI pun akhirnya mengaku, “Klaim bahwa ‘sangu berasal dari kata sagu’ … sering disampaikan oleh para ahli pangan atau bioteknologi.”
Tidak hanya itu, Kamus Jawa Kuno susunan P.J. Zoetmulder (1982) mencatat saṇu (dieja sangu dalam ortografi modern) sebagai entri tersendiri berarti “bekal”. Garis turunannya ke bahasa Sunda pun masih ditandai tidak pasti oleh penyusun kamus—satu lapis ketidakpastian di balik ketidakpastian sebelumnya. Lagi pula, orang Sunda punya sebutan sendiri untuk sagu, yaitu rumbia, kirai, atau kirei.
Pertanyaannya, kenapa klaim yang runtuh dengan satu pertanyaan saja bisa tampil semeyakinkan itu, sampai ribuan orang nyaris percaya?
Ada beberapa klaim lain di utas yang sama. Sebelum nasi jadi “makanan orang Indonesia,” tulis penulisnya, nenek moyang kita makan sagu, thiwul, dan singkong selama ratusan tahun; beras asli Nusantara yang sudah ada sejak zaman Majapahit (Oryza glaberrima) “tidak laku jadi makanan utama” karena warnanya hitam, rasanya keras, gampang hancur, tidak menarik. Nasi disebutnya “komoditi kolonial”—perubahan pokok pangan yang baru terjadi di abad ke-18, setelah kolonial membawa varietas padi baru dari Cina (Oryza sativa), lalu ekspansi dan riset varietas unggul selama satu abad hingga nasi jadi makanan pokok mayoritas orang Nusantara, terutama di bagian barat. Ada juga “fun fact”: orang Jawa masih bilang sego, orang Sunda masih bilang sangu, keduanya disebut berasal dari kata sagu, bukan nasi—“jejak budaya lama yang ketiban budaya baru.”
Di kolom komentar utas itu saya sudah coba mengurai beberapa hal:
“Singkong sebetulnya bukan ‘asli’ Indonesia, tapi berasal dari Amerika Selatan dan masuk ke Nusantara setelah era kolonial Portugis-Spanyol. Oryza glaberrima juga bukan padi Nusantara, melainkan padi Afrika Barat. Padi yang sudah lama dibudidayakan di Nusantara adalah Oryza sativa, jauh sebelum masa kolonial Belanda.”
“Saya juga penasaran, setelah berapa ratus atau ribu tahun sesuatu bisa dianggap ‘asli’. Karena tanaman, manusia, bahasa, dan budaya selalu bergerak dan saling memengaruhi. Bahkan gagasan Indonesia modern sendiri lahir dalam konteks kolonial Hindia Belanda—dan bisa dibaca sebagai konstruksi kolonialisme—tentu bukan berarti Indonesia adalah bikinan Belanda.”
Alhasil, bukan cuma etimologi yang keliru—akurasi data yang jadi basis argumentasi utas itu sendiri juga banyak yang meleset.
Saya sempat menulis corat-coret sebagai pembanding, tapi urung. Saya pikir, biarkan saja, orang boleh percaya apa yang ingin mereka percaya.
Hampir seminggu kemudian, seorang teman yang membaca utas yang sama justru membalas komentar saya: “Jika padi bukan tanaman asli kita, bagaimana kaitannya dengan kepercayaan terhadap Nyi Pohaci di masyarakat adat?”
Pertanyaan itu yang akhirnya membuat saya mempublikasikan corat-coret tadi—mungkin, setidakpenting dan tidak populer apapun penjelasan ini, tetap berhak sampai ke pembacanya.
Saya tidak menjawab soal kepercayaannya langsung, melainkan soal narasi ‘keaslian’ itu:
“Ada banyak riset juga yang menunjukkan kalau banyak daerah di Nusantara punya varietas padi khas lokalnya sendiri. Di sisi lain, ada banyak juga tanaman yang meski bukan benar-benar ‘asli’ Indonesia, tapi punya sejarah panjang dan kemudian menjadi bagian dari perjalanan budaya Nusantara.”
“Bahkan, apa yang disebut sebagai manusia Indonesia sekalipun, terutama manusia Indonesia modern, dalam hal ‘keaslian’, apa benar tiba-tiba muncul dari balik batu? Atau melalui proses migrasi selama ribuan tahun, dengan asal-usul populasi yang beragam?”
“Jadi, ketika bicara makanan pokok ‘asli’ orang Indonesia, mungkin perlu ditambahkan: orang Indonesia yang mana, kapan, dan di mana?”
Lalu, bagaimana dengan Nyi Pohaci? Kisah dan mitologi Sri Pohaci (atau Nyi Pohaci/Dewi Sri) dicatat dalam naskah sastra Sunda kuno berbentuk puisi, Wawacan Sulanjana atau Wawacan Nyi Pohaci, yang diperkirakan mulai disusun dan berkembang dalam tradisi tulis antara abad ke-17 hingga ke-19.
Kalau tradisi ini sudah terdokumentasi setidaknya sejak abad ke-17, bukankah klaim bahwa nasi baru jadi makanan pokok pada abad ke-18 terasa terlalu sederhana?
Ada relief lumbung padi di Candi Borobudur, dibangun abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Prasasti Rukam (907 M) dan Prasasti Paradah (943 M) menyebut skul (nasi) sebagai hidangan. Prasasti-prasasti Pajajaran menyebut huma (ladang padi kering) dan aturan pajak hasil panennya. Fosil sekam padi tua di Gua Maros, Sulawesi Selatan, diperkirakan berasal dari sekitar 500 M—dan penelitian lain bahkan menemukan jejak padi yang jauh lebih tua di situs yang sama, sekitar 2000 SM.
Terlalu banyak bukti dan catatan sejarah tentang padi, beras, atau nasi sebelum era kolonial Belanda—bukan cuma di Jawa, tapi di banyak daerah lain, sehingga sulit untuk bisa membayangkan bahwa nasi benar-benar baru menjadi makanan pokok setidaknya sebagian masyarakat di Nusantara setelah kolonialisme Belanda di abad ke-18.
Karena itu, ketika sebuah esai singkat atau chatbot, bilang “nenek moyang kita dulu makan sagu, bukan nasi”, pertanyaan yang lebih relevan mungkin bukan “benar atau salah”, tapi “nenek moyang yang mana, hidup kapan, dan apakah mereka subjek yang sama dengan yang dimaksud kata ‘kita’ hari ini?” Begitu pertanyaan itu diajukan, klaim yang tadinya terasa seperti fakta sejarah mulai terlihat berbeda: bukan temuan tentang masa lalu, melainkan kebutuhan tentang masa kini—kebutuhan akan satu titik asal yang murni, sebelum semuanya “tercemar” oleh pengaruh luar.
Lalu, Kenapa Cerita Semacam Ini Lebih Mudah Dipercaya?
Utas Instagram ini bukan satu-satunya. Ia hanya versi terbaru dari cerita yang berkali-kali saya temui dalam bentuk berbeda-beda—dan saya tidak punya bukti bahwa esai singkat ini dibuat sebagai respons langsung terhadap persoalan pangan tertentu. Tapi ada konteks yang membuat narasi semacam ini terasa nyaman untuk beredar.
Pertama, kegagalan menahan laju alih fungsi lahan sawah. Menurut situs resmi ATR/BPN (28/01/2026), dalam rentang 2019 hingga 2024 Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare lahan sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, dan penggunaan non-pertanian lainnya—sebagian besar terjadi di Jawa, yang sejak era Mataram Kuno jadi lumbung padi.
Kedua, kegagalan memenuhi kebutuhan beras dari produksi domestik. Ketika lahan menyusut sementara penduduk terus bertambah, jarak antara kebutuhan dan pasokan ditutup dengan impor—sesuatu yang, dalam narasi kedaulatan pangan, selalu terasa seperti aib yang perlu disembunyikan. Pada 2024, misalnya, Indonesia mengimpor 4,52 juta ton beras, naik sekitar 47 persen dari tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir—persis pada titik semacam inilah narasi “kembali ke sagu, sorgum, singkong” biasa ramai digaungkan lagi.
Ketiga, diversifikasi pangan bukan sekadar wacana masyarakat, melainkan agenda kebijakan yang secara resmi didorong negara, dengan dasar hukum yang bisa ditelusuri setidaknya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
Dorongan mengurangi ketergantungan pada beras memang nyata. Yang menarik adalah bagaimana agenda itu jarang hadir sebagai soal gizi, ketahanan pangan, atau ekonomi pertanian saja—melainkan juga dibungkus cerita asal-usul dan identitas: bahwa “nenek moyang kita” sebenarnya bukan pemakan nasi.
Di titik pertemuan tiga hal itulah simplifikasi tadi menemukan fungsinya. Ia menyediakan bahasa yang lebih nyaman untuk masalah yang sebenarnya struktural: bukan “negara gagal menjaga lahan dan swasembada,” tapi “kita sedang pulang ke jati diri nenek moyang.” Bukan kemunduran, tapi kembali ke akar. Satu klaim etimologis keliru tentang kata sangu mendadak punya kerja jauh lebih besar daripada sekadar bahasan bahasa: ia menyediakan kisah asal-usul yang membuat agenda diversifikasi pangan terasa bukan penyesuaian terhadap masalah hari ini, melainkan bentuk “kembali” kepada sesuatu yang konon sudah jadi jati diri sejak dulu.
Saya tidak bilang ini pasti disengaja sebagai propaganda. Lebih tepatnya, ini pola yang saling menguntungkan: narasi “leluhur kita pemakan sagu” menyediakan romantisme yang dibutuhkan sebagian orang untuk menerima krisis pangan tanpa merasa dikhianati, sementara pembuat kebijakan mendapati narasi itu jauh lebih nyaman digaungkan ketimbang mengakui lahan sawah terus menyusut di depan mata.
Jadi, ketika saya membaca ulang esai singkat yang mendapat ribuan suka itu—yang di akhir slide-nya sendiri mengaku sebagai proposisi naskah teater—pertanyaan yang lebih penting bukan lagi “apakah sagu benar-benar leluhur nasi kita.” Melainkan: kenapa kita begitu butuh cerita itu benar, tepat pada saat piring nasi kita semakin sulit diisi dari sawah sendiri?
Editor: Hafidz Azhar
